Pertambangan Batu Bara Butuh Kepastian Regulasi

JAKARTA (IFT) – Kerangka regulasi terkait pertambangan batu bara di Indonesia dinilai masih dalam tahap transisi, sehingga terdapat sejumlah risiko untuk berinvestasi di dalamnya, kata lembaga pemeringkat, Fitch Ratings. Karena itu, diperlukan kejelasan dan kepastian dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah.

Shahim Zubair, Analis Fitch Ratings, mengatakan terdapat sejumlah aturan yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (minerba) yang menimbulkan sejumlah interpretasi dan risiko. Sejumlah regulasi yang berpotensi menggangu iklim investasi itu di antaranya pelarangan ekspor batu bara berkalori rendah dan renegosiasi kontrak. “Investor butuh kejelasan dan kepastian akan investasi mereka,” tutur dia bersama Michael Wu dalam laporan resminya.

Shahim mengatakan regulasi pelarangan ekspor batu bara termal dengan kadar di bawah 5.700 kilokalori yang mulai berlaku di 2014 akan berdampak bagi beberapa perusahaan tambang di Indonesia. Hal itu disebabkan mayoritas tambang batu bara di Indonesia berorientasi ekspor. “Indonesia saat ini menjadi negara pengekspor batu bara terbesar, dengan 75% dari hasil batu baranya yang diekspor,” tuturnya.

Shahim menuturkan kendala itu sebenarnya dapat diatasi dengan adanya teknologi peningkatan kalori batu bara (upgrading coal). Namun, saat ini teknologi tersebut belum ada di Indonesia. “Pemerintah harus mengatur hal ini jangan sampai industri batu bara nantinya turun,” paparnya.

Kewajiban memasok pasar domestik (DMO) dengan patokan harga batu bara acuan juga dinilai memberikan dampak negatif bagi industri batu bara yang terkena kewajiban tersebut. Peraturan itu akan membatasi dan mengurangi royalti dan pajak yang dipungut oleh negara.

Rencana renegosiasi kontrak yang akan dilakukan terutama terkait poin penyusutan lahan kepemilikan perusahaan tambang juga akan berdampak pada kepastian iklim investasi. Shahim mencontohkan dalam renegosiasi itu terdapat klausul yang akan menyusutkan luas kepemilikan lahan dengan patokan izin usaha pertambangan (IUP) menjadi hanya sebesar 15 ribu hektare, dari luas kepemilikan lahan dalam kontrak karya yang sebesar 20 ribu-100 ribu hektare. “Pemerintah harus memberikan kepastian bagi investor, terutama terkait dengan investasi yang mereka telah tanamkan selama ini,” jelasnya.

Terakhir, dalam laporan tersebut Fitch juga menilai terdapat risiko operasional untuk pertambangan batu bara di Indonesia terutama faktor cuaca. Sebagian besar tambang batu bara terdapat di Kalimantan yang saat ini sedang mengalami curah hujan tinggi dan itu akan menganggu karena operasional tambang harus berhenti. Selain itu, penjualan batu bara oleh sebagian besar perusahaan didasarkan pada kontrak jangka panjang dalam volume besar dan pemberian kredit kepada pembangkit listrik juga dinilai memiliki resiko. Risiko harga fixed sesuai dengan kontrak akan berpengaruh jika harga batu bara tiba-tiba naik cukup tinggi.

Supriatna Suhala, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia, berharap agar kontrak yang telah ada saat ini tidak diubah, karena renegosiasi kontrak dengan keinginan pemerintah untuk menaikkan royalti berpotensi mengganggu iklim investasi pertambangan. “Konsep rencana pemerintah untuk merenegosiasi kontrak harus jelas, harus tertuang dalam regulasi. Renegosiasi itu juga menguntungkan kedua belah pihak, tidak hanya pemerintah, tapi juga perusahaan,” ujarnya.

Terkait upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari kenaikan royalti, Supriatna menyarankan pemerintah menghitung semua jenis penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pertambangan, tidak hanya dari royalti. Perusahaan pertambangan dinilai telah berkontribusi terhadap penerimaan negara tidak hanya melalui royalti, tetapi juga berasal dari dividen, pajak perusahaan, pajak bahan bakar, dan lain-lain.

Irwandy Arief, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, menilai terdapat ambiguitas dalam UU Minerba karena ada pasal yang saling bertentangan. Dia mencontohkan pasal 169 ayat (a) menyatakan semua kontrak karya atau PKP2B akan dihormati sampai masa berlakunya habis. Namun, pasal 169 ayat (b) menyatakan dalam satu tahun setelah undang-undang terbit, perusahaan harus menyesuaikan dengan undang-undang baru. “Karena pasal 169 ayat (b) itu maka harus direnegosiasi,” ujarnya.

Jika pemerintah dan perusahaan tambang berhasil mencari keseimbangan, seharusnya tidak ada pro kontra seperti saat ini. Selama permintaan pemerintah logis dan secara bisnis tidak menyulitkan, industri pertambangan akan memenuhinya. “Contohnya besaran royalti yang minta disesuaikan menjadi 3,5%, selama bisnis profitable kenapa tidak,” ucapya. (*)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s