IHCS Menilai Tim Evaluasi KK Dan PKP2B Lamban

akarta-TAMBANG. Sejak dibentuknya Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada awal Januari 2012, Direktur Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Ridwan Darmawan, belum melihat adanya perkembangan signifikan dari kerja-kerja serta capaian apa yang telah dilakukan oleh tim ini. Padahal Ridwan menilai proses renegosiasi kontrak-kontrak karya tersebut sangatlah penting untuk segera dilakukan, disamping telah dimandatkan oleh UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba.

Tentu saja jika Tim Evaluasi tersebut lamban dalam menjalankan amanat dari Presiden Susilo Bambang Yudhono yang disampaikan melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 3 tahun 2012 tertanggal 10 Januari 2012 lalu, akan berakibat pada akumulasi kerugian negara yang lebih besar lagi.

“Berapa kerugian yang diderita negara ini, dan itu tentu saja berakibat pada menurunnya kemampuan negara dalam menyejahterakan rakyatnya sesuai dengan mandat Konstitusi,” ujar Ridwan Kepada Majalah TAMBANG, Jumat 3 Febuari 2012.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Keppres tersebut, tugas Tim Evaluasi adalah melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan.

Walaupun telat, lanjut Ridwan, dikeluarkannya Keppres tersebut seharusnya dapat dijadikan momen bagi pemerintah untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam menjalankan amanat dari UU No. 4 tahun 2009 yang memang sudah seharusnya dilaksanakan sejak undang-undang tersebut disetujui.

“Meski memang Kepres No.3 tahun 2012 mengamanatkan dan memberikan batas waktu tim evaluasi sampai Desember 2013, tetapi apakah mandat itu terlaksana atau tidak, saya kira sesuatu yang absurd untuk kita percayai,” cetusnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menerbitkan Kepres No. 3 tahun 2012 tertanggal 10 Januari 2012 lalu tentang pembentukan Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Adapun Presiden mengamanatkan, Tim tersebut dipimpin oleh menko Perekonomian Hatta Rajasa, sementara Menteri ESDM Jero Wacik bertindak sebagai Ketua Harian merangkap anggota. Sementara itu, anggota-anggota Tim Evaluasi ini adalah Menkeu Agus Martowardoyo, Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menperin MS. Hidayat, Menperdag Gita Wiryawan, Menhut Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Seskab Dipo Alam, Jaksa Agung Basrief Arief, Kepala BPKP Mardiasmo, dan Kepala BKPM.

Selain melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan. Tim tersebut juga ditugaskan untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesian penetapan luas wilayah kerja dan penerimaan negara terkait posisi pemerintah dalam melakukan renegoisasi penyesuaian kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s