UU Minerba: MK Batalkan Luasan Konsesi Minimal 5.000 Hektare

Jakarta-TAMBANG. Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya membatalkan aturan minimal 5.000 hektare (ha) yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan di Jakarta, Senin (4/5), mengatakan, pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa ‘dengan luas paling sedikit 5.000 ha’ UU No 4/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata dia.

Mahfud menjelaskan, bunyi Pasal 52 ayat (1) UU No 4/2009 adalah, ‘pemegang IUP (izin usaha pertambangan) Eksplorasi mineral logam diberi WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) dengan luas paling sedikit 5.000 ha dan paling banyak 100.000 ha’.

Menurut Mahkamah, batas luasan konsesi minimal 5.000 ha berpotensi mereduksi atau bahkan menghilangkan hak-hak para pengusaha di bidang pertambangan yang akan melakukan eksplorasi dan operasi produksi di dalam WUP (wilayah usaha pertambangan).

Alasannya, karena belum tentu dalam suatu WP (wilayah pertmbangan) akan tersedia luas wilayah eksplorasi minimal 5.000 ha jika sebelumnya telah ditetapkan WPR (wilayah pertambangan rakyat) dan WPN (wilayah pencadangan negara).

Sementara, Hakim Konstitusi Akil Mochtar menambahkan, saat membacakan pertimbangan, mengatakan aturan minimum 5.000 ha berpotensi menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi hak-hak rakyat dalam berusaha di bidang pertambangan kecil/menengah.

“Kalaupun kriteria 5.000 ha ini merupakan bagian dari kebijakan hukum yang terbuka, namun ketidakjelasan mengenai aspek kecukupan lahan yang berpengaruh pada daya dukung dan daya tampung lingkungan yang tidak diatur dalam UU 4/2009, justru semakin mengaburkan nilai penting dari luas minimal 5.000 ha, karena bisa saja luas wilayah 3.000 ha sampai dengan 4.000 ha sudah cukup untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi,” kata Akil.

Pengujian UU No 4/2009 diajukan oleh penambang rakyat dari Kepulauan Bangka Belitung, Fatriansyah Karya dan Fahrizan. Selain menguji aturan minimal WP yang diatur dalam pasal 52 ayat (1), mereka juga menguji pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau”.

MK menyatakan bahwa pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain mengabulkan seluruh permohonan Fatriansyah Karya dan Fahrizan, MK juga mengabulkan sebagian permohonan dari Tim Advokasi Hak Atas Lingkungan yang terdiri dari LSM serta perorangan termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan permohonan yang diajukan empat pengusaha tambang yang tergabung dalam Assosiasi Pengusaha Timah Indonesia (APTI) dan Asosiasi Tambangan Rakyat Daerah (ASTRADA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Empat pengusaha tambang ini menguji pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, pasal 38 huruf a, pasal 51, pasal 52 ayat (1), pasal 55 ayat (1), pasal 58 ayat (1), pasal 60, pasal 61 ayat (1), pasal 75 ayat (4), dan pasal 172 UU 4/2009 yang dinilai merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon.

MK menyatakan bahwa permohonan para Pemohon mengenai pasal 51, pasal 55 ayat (1), pasal 60, pasal 61 ayat (1), dan pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 beralasan menurut hukum, permohonan untuk pasal 22 huruf f dan pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 ne bis in idem, permohonan pasal 22 huruf a dan huruf c, pasal 38 huruf a serta pasal 172 UU 4/2009 tidak beralasan menurut hukum dan permohonan pasal 169 huruf a dan pasal 173 ayat (2) UU 4/2009 dikesampingkan.

MK menyatakan, pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 500 ha” dalam UU No 4/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 61 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 ha ” UU No 4/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK juga menyatakan Frasa “dengan cara lelang” dalam pasal 51, pasal 60, dan pasal 75 ayat (4) UU No 4/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, “lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang”.

Sedangkan Tim Advokasi Hak Atas Lingkungan menguji Pasal 6 ayat (1) huruf e juncto Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 10 huruf b, Pasal 162 juncto Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam hal ini MK hanya mengabulkan permohonan Pasal 10 huruf b UU 4/2009 yang beralasan menurut hukum untuk sebagian, sedangkan pokok permohonan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

“Pasal 10 huruf b sepanjang frasa “memperhatikan pendapat masyarakat” UU Minerba bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ‘wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak’,” kata Mahfud. (ant)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s