Dekonsentrasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.Ketentuan dekonsentrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Untuk bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melalui kegiatan dekonsentrasi untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi,dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Peraturan Menteri ESDM ini memberikan arah kebijakan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi di daerah untuk bidang energi dan sumber daya mineral.

 

Penyelenggaraan dekonsentrasi bersifat non fisik dilakukan melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM dan Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM yang terdiri atas 2 bidang yaitu: bidang mineral dan batubara dan bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus bidang energi perdesaan. Untuk bidang mineral dan batubara lingkup urusan yang dilimpahkan meliputi: pembinaan pengusahaan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota; pengawasan pengusahaan mineral dan batubara yang dilaksanakan kabupaten/kota; dan pengawasan teknik dan lingkungan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sementara untuk bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus bidang energi perdesaan lingkup urusan yang dilimpahkan meliputi: sosialisasi petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang energi perdesaan; dan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus bidang energi perdesaan. Dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi Gubernur melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM melalui Ditjen Mineral dan Batubara serta Ditjen EBTKE mengenai: pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis atas pelaksanaan Dekonsentrasi; dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh SKPD Provinsi.

 

Pendanaan dekosentrasi dibiayai dari bagian anggaran Kementerian ESDM melalui Dana Dekonsentrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ESDM ini. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi. Untuk tahun 2014 jumlah dana dekonsentrasi adalah sebesar 46 Milyar rupiah yang terdiri dari 38 Milyar Rupiah untuk bidang mineral dan batubara dan 8 Milyar Rupiah untuk bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus bidang energi perdesaan. Kepala SKPD Provinsi yang melaksanakan dekonsentrasi bertanggung jawab atas pelaporan manajerial kegiatan Dekonsentrasi melalui penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi yang membidangi perencanaan dan Menteri ESDM c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM dengan tembusan kepada Dirjen Mineral dan Batubara dan Dirjen EBTKE. Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan pedoman pelaporan yang ditetapkan Dirjen Mineral dan Batubara serta Dirjen EBTKE. Kepala SKPD Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan. Kepala SKPD Provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi atas nama Gubernur menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan setiap bulan, semester, dan tahunan kepada Menteri ESDMc.q. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, dengan tembusan kepada SKPD Provinsi yang membidangi pengelolaan keuangan daerah. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.SKPD Provinsi yang secara sengaja atau lalai dalam menyampaikan laporan Dekonsentrasi dapat dikenakan sanksi berupa: penundaan pencairan Dana Dekonsentrasi untuk triwulan berikutnya atau penghentian alokasi Dana Dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya. Pengenaan sanksi tidak membebaskan SKPD Provinsi dari kewajiban menyampaikan laporan Dekonsentrasi. (PS)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s