Per 1 Januari 2014 angkutan batubara di Provinsi Jambi resmi dilarang melintas di jalan umum

Jakarta,APBI-ICMA: Jambi-independent.co.id 2/1/2014 memberitakan bahwa mulai pukul 00.00 WIB, 1 Januari 2014 kemarin, angkutan batubara yang beroperasi di Provinsi Jambi resmi dilarang melintas di jalan umum. Pelarangan itu merujuk pada Perda No 13 tahun 2012 tentang pengaturan pengangkutan batubara yang dipertegas oleh Peraturan Gubernur (Pergub) Batubara.

Dalam perda dan Pergub tersebut ditegaskan, bahwa angkutan batubara hanya boleh melintas di jalur khusus, yakni Sungai dan jalan khusus batubara yang telah ditentukan. Bagi yang melanggar, tim terpadu (Timdu) akan melakukan penilangan.

HBA mengatakan bahwa penerapan Perda No 13 tahun 2012 tentang pengaturan pengangkutan batubara melewati jalan di Provinsi Jambi tidak bisa ditawar lagi. “Kita minta pengertian semua dan saya pikir pemerintah provinsi sudah cukup panjang untuk memberikan toleransi kepada pengusaha untuk buat jalan khusus,” katanya.
Menurut dia, tidak ada pilihan lain, pasalnya sudah sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Pemprov Jambi pengusaha tambang tidak juga membuat jalan khusus pengangkutan batubara, untuk itu tidak ada pilihan lain kecuali menerapkannya. “Kalau memang ada pengangkutan silahkan lewat sungai,” tegasnya.

Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) menegaskan, bupati dan wali kota juga bertanggung jawab untuk menegakkan Perda angkutan batubara. Secara struktural, sebagai Gubernur, dia bertanggung jawab atas pelaksaaan Perda angkutan batubara. Namun, dalam perda itu diatur bahwa bupati dan wali kota harus membuat peraturan bupati (perbub) alur jalan dilalui batubara.

Dia mencontohkan, angkutan batubara dari Sarolangun, bisa melewati jalur umum menuju pelabuhan Sungai terdekat. Itu diatur melalui peraturan bupati. ‘’ Dalam rapat beberapa waktu lalu sudah disepakati, bupati dan wali kota segera membuat aturan yang mengatur alur lalulintas batubara tersebut,’’ katanya di rumah dinas, Senin lalu.

Menurut HBA, membuat jalan khusus sudah tidak mungkin lagi. ‘’ Itu cerita omong kosong, beberapa tahun saya sudah cerita jalan khusus, bahkan buat rel rel kereta api dari Sarolangun ke Ujung Jabung, tidak jalan,’’ ujarnya.

HBA mengaku sudah berangkat ke India diajak Presiden bersama dua gubernur lainnya menandatangani MOU untuk membuat jalur kereta api. Tapi, juga tidak jalan. ‘’ Saya tanya dengan dua gubernur lainnya juga tidak jalan. Itulah, yang namanya investasi tidak segampang membalik. MOU sudah diteken, namun pelaksanaannya tergantung investor,’’ ungkapnya.

HBA menambahkan, pemprov bersama TNI, Polda Jambi dan instansi terkait bakal melakukan pengawasan terhadap berjalannya perda itu. Selain itu dia juga minta partisipasi masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap berjalannya perda ini.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jambi, Benhard Panjaitan menambahkan, pemberlakuan Perda dan Pergub otomatis sejak tanggal 1 Januari. Menurutnya, mulai kini angkutan batubara dilarang melalui jalur umum, melainkan harus melalui jalur sungai.

Bagi, angkutan batubara dari wilayah Bungo dan Tebo, dipersilakan melalui jalan khusus batubara, kawasan Lubuk Kambing. Bagi yang melanggar, Timdu yang telah terbentuk akan melakukan penindakan.

“Sanksi bagi yang melanggar, mulai dari tilang sampai pada pidana. Sesuai dengan bentuk dan tingkat kesalahan,”katanya.

Benhard berharap ada itikad‎ baik dari pengusaha batubara, karena toleransi yang diberikan Pemprov sudah cukup. Apalagi, Pemprov telah memberi tenggat hampir satu tahun lebih. Makanya, kalau masih tetap melanggar akan ditindak.

Terkait belum tersedianya jalur khusus, baik sungai ataupun darat, Benhard menegaskan Timdu akan tetap menindak tegas. “Apapun dalihnya, Perda dan Pergub tetap harus ditegakkan. Tidak ada alasan lagi,”katanya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jambi AKBP Almansyah mengatakan pihaknya menjadi bagian dari Timdu yang dikoordinir Dishub. Pada dasarnya, pihaknya akan menindak sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. “Kita dalam konteks ini berada di bawah komando Timdu. Kita bekerja dibawah kendali timdu,”katanya.

Seperti diketahui, dalam Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Angkutan Batubara ada enam poin penting, yakni tidak mengatur tentang moratorium batubara, karena ada aturan perundang-undangan yang mengaturnya secara tersendiri dan terinci mengenai batubara.

Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Angkutan Batubara mengatur mengenai pengaturan pengangkutan batubara berikut pembinaan dan pengawasan serta penegakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat. Mengenai pasal 6 merupakan kebijakan yang berkeadilan dalam upaya menciptakan rasa aman dan kondusif dalam berinvestasi di Provinsi Jambi, dengan tetap memperhatikan pasal 5, dimana paling lambat 1 Januari 2014 setiap pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi wajib melalui jalan khusus atau jalan sungai.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s