Prosedur Ekspor

Penjualan atau ekspor bisa dilakukan oleh pihak lain misalnya pemegang IUP Operasi Produksi lainnya yang mengusahakan jenis komoditi yang sama, atau pemegang IUP khusus Pengangkutan Penjualan mineral dan batubara atau yang biasa kita kenal dengan pedagang. Hal yang sangat penting disini bahwa bahan tambang yang akan dijual diketahui benar asalnya, bukan dari PETI (pertambangan tanpa ijin/ilegal) atau dapat diklasifikasikan PETI. Pemegang IUP baik bahan tambang berasal maupun pemegang IUP yang menjualkannya harus melaporkan kepada instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan kegiatannya.

Instansi penerbit IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan Penjualan apabila lintas propinsi atau ekspor diberikan oleh Menteri, bila lintas kabupaten/ kota tetapi masih dalam satu propinsi diberikan oleh Gubernur, dan bila hanya dalam satu wilayah kabupaten/kota diberikan oleh Bupati/Walikota. Instansi pemberi ijin ini bertangggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan terhadap ijin ijin yang diterbitkannya.

Dalam UU 4 Tahun 2009 diatur dalam pasal 43 dan 105, ijin ini semula diutamakan untuk bahan tambang yang tergali dapat saat eksplorasi yang kemudian dikenai iuran produksi. Pengaturan seperti ini juga diatur pada UU sebelumnya (UU 11 Tahun 1967). Pengaturan lebih lanjut diatur dalam pasal 36, 37 dan 39, aturan lebih teknis akan diatur lebih rinci dalam berbagai Peraturan Menteri yang saat ini sedang dilakukan pembahasannya di KESDM.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s