Hari Jadi PERTAMINA

pertamina

Setelah Indonesia memperoleh kedaulatan penuh pada tanggal 27 Desember 1949 yang penandatanganpenyerahannya dilakukan oleh Delegasi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dipimpin oleh PerdanaMenteri RIS, Mohammad Hatta dan dari pihak Belanda diwakili oleh Perdana Menteri, Dr. Williem Dreesdan Menteri Seberang Lautan Belanda, A.M.J.A. Sassen di Ruang Taktha Ratu Juliana di Amsterdam,pertumbuhan dan perkembangan perusahaan perminyakan di Indonesia adalah sejalan dengan sejarahpencarian minyak itu sendiri.
Perusahaan minyak nasional pertama yang didirikan sesudah penyerahan kedaulatan ialah Perusahaan
Tambang Minyak Republik Indonesia (PTMRI) yang pada masa pergolakan (Agresi I dan II oleh Belanda)oleh para pejuang perminyakan disebut sebagai Perusahaan Tambang Minyak Negara Republik Indonesia (PTMNRI). Perusahaan ini berasal dari bekas perusahaan Shell/BPM yang ditinggalkanmereka begitu saja oleh Belanda ketika tentara Jepang berhasil menduduki Sumatera Utara dalamPerang Dunia II. Dan oleh Jepang perusahaan bekas Shell/BPM itu diberi nama Sayutai (1942).
Pada tanggal 9 Maret 1951, Residen Teuku Mohammad Daudsyah atas nama Gubernur Sumatera
mengeluarkan ketetapan sementara tentang pemecahan administrasi (restrukturisasi dimasa kini) PTMRImenjadi Langkat Kompleks (PTMRI-SU) berpusat di Pangkalan Berandan dan Aceh Kompleks (PTMRIAceh Julouk) berkedudukan di Langsa.
Sebagai pimpinan PTMRI Aceh Julouk dipercayakan kepada Mayjend. Teuku Amir Husin Al Mudjahid,dan Djohan ditunjuk untuk memimpin PTMRI Sumatera Utara yang sebelumnya dijabat oleh S.H.Sapardan. Dengan keputusan tersebut diharapkan usaha pertambangan minyak dapat diselenggarakan secara self-supporting, dan masing-masing daerah administrasi mendapat hak untuk mengurus rumah-tangganyasendiri serta saling berpacu untuk mencapai efisiensi dalam meningkatkan produksi di daerah masing-masing.
Akan tetapi masalah yang timbul kemudian sangat bertolak-belakang dengan harapan semula, baik
ditinjau dari sudut finansial maupun kesejahteraan pekerja di semua lapangan. Keadaan itu dibebani olehsoal utama, yaitu masalah status tambang minyak belum ada kepastian hukumnya. Sementara parapekerja yang merasa dirinya bukan pegawai negeri terus mendesak pemerintah agar menasionalisasikantambang minyak untuk kepentingan nasional yang pada gilirannya juga dapat memperbaiki nasib dankesejahteraan pekerjanya.
Dalam keadaan yang tidak menyenangkan secara internal dan kacau secara nasional akibat timbulnya
pemberontakan D.I., sabotase, staking, dll. yang mengakibatkan eksploitasi produksi jadi terganggu
termasuk pembayaran gaji pekerjanya jadi tersendat-sendat, tetapi para pekerja tambang minyak Rantautetap bekerja dengan segala konsekuensi dan kemampuan yang ada, sambil menunggu keputusan daripemerintah pusat tentang status tambang minyak di Rantau.
Kabar yang dinantikan belum muncul, malah terdengar berita bahwa tambang minyak di daerah
Sumatera Utara dan Aceh akan dikembalikan kepada BPM/Shell. Hal itu tentu saja menimbulkan reaksiyang cukup keras dari para insan perminyakan.
Menghadapi kenyataan yang sudah demikian ruwetnya dan demi untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul dari reaksi keras para insan perminyakan di Sumatera Utara dan Aceh sertamengingat bahwa kilang minyak di Langsa Aceh, (kapasitas produksi 40 ton/hari) sangat membantuperjuangan bangsa Indonesia, maka Mr. Teuku Mohammad Hasan selaku ketua komisi perdagangan danindustri di DPR, setelah menerima pengaduan dari para insan perminyakan segera mengajukan usul-mosi kepada Pemerintah, yang isinya antara lain mendesak pemerintah supaya menunda segalapemberian izin konsesi, eksploitasi maupun perpanjangan izin-izin yang sudah habis masa berlakunya,selama menunggu hasil pekerjaan Panitia Negara urusan Tambang.
Usulan / mosi tersebut ditanda-tangani oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan, Mr. Burhanuddin, Siauw GiokTjan, Saroso, Mr. A.Z. Abidin, Mochran bin Haji Ali, Maruto Nitimiharjo, Said Bachroisj, A.S. Bachmid,K.H. Tjikwan dan I.R. Lobo.Pada tanggal 12 April 1954 Pemerintah mengumumkan bahwa Perusahaan Tambang Minyak RepublikIndonesia (PTMRI) Sumatera Utara dan PTMRI Aceh Julouk yang berkedudukan di Langsa digabungdibawah satu perusahaan yang diberi nama Tambang Minyak Sumatera Utara (TMSU) dengan kantor pusatnya di Pangkalan Berandan.
Setelah melalui berbagai gelombang perjuangan para insan perminyakan dibantu oleh para anggota
Dewan khususnya Mr. Teuku Mohammad Hasan dan kawan-kawan, akhirnya, pada tanggal 22 Juli 1957Pemerintah Republik Indonesia Serikat (sekarang Serikatnya dibuang) memutuskan untuk menyerahkan lapangan minyak Sumatera Utara dan Aceh kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) yang padamasa itu dijabat oleh Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution. Sedangkan seluruh saham TMSU berada ditangan Pemerintah.
Sementara mengenai pengusahaannya diserahkan kepada KASAD yang kemudian megganti nama
TMSU menjadi PT ETMSU (Perseroan Terbatas Ekploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara). Dan oleh keputusan Menteri Perdagangan dan Industri, Prof. Dr. Sunaryo tertanggal 15 Oktober 1957 ditetapkanKolonel dr. Ibnu Sutowo sebagai pimpinan PT ETMSU, kemudian pada tanggal 10 Desember 1957, PTETSMU diganti namanya menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional atau yang lebih dikenal denganakronim PT PERMINA.
Pengganti nama tersebut selain dimaksudkan untuk lebih menegaskan bahwa minyak bumi adalah miliknasional (negara) juga dapat diartikan bahwa PERMINA bukan perusahaan daerah atau yang bersifatkedaerahan, melainkan perusahaan minyak milik negara. Hari bersejarah ini kemudian ditetapkansebagai hari jadinya PERTAMINA yang setiap tahunnya diperingati dengan penuh hikmat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s